Jakarta - Cawapres Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno akan berdebat dengan sejumlah tema, salah satunya kesehatan. Apa saja program yang mereka tawarkan?
Ma'ruf Amin sempat bicara soal Kartu Indonesia Sehat (KIS) jelang debat cawapres. Dia berjanji KIS akan dilanjutkan jika Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi presiden untuk periode kedua.
"Di bidang kesehatan juga sudah ada KIS, memang itu langkah dari Pak SBY awalnya itu. Artinya, ini kan kelanjutan karena ini barang bagus ya, tetapi dulu kan belum kelihatan negara hadir. Kalau bahasa ulamanya menjaga yang lama yang baik," sebut Ma'ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2019). "Tapi Pak Jokowi melakukan inovasi dengan mengeluarkan JKN-KIS, sekarang sudah 215 juta orang sudah bisa menggunakan kartu kesehatan. Orang nggak takut lagi sekarang, pilek aja orang ke puskesmas," lanjut Ma'ruf.
Janji itu juga tergambarkan dalam visi-misi Jokowi-Ma'ruf yang dokumennya dapat diakses di situs KPU. Di situ, pandangan Jokowi-Ma'ruf tentang kesehatan adalah turunan dari misi 'Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia'. Berikut isinya:
1.2. Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan
Setiap manusia Indonesia harus sehat sehingga bisa mengembangkan diri sesuai potensinya serta menjadi lebih produktif. Oleh karena itu, kita akan fokus pada investasi manusia di bidang kesehatan melalui:
- Memperkuat program promotif dan preventif dengan pembudayaan gerakan hidup sehat dalam masyarakat serta peningkatan pengawasan kualitas obat dan makanan yang
dikonsumsi masyarakat.
- Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, terutama SPAM dan perbaikan sanitasi, seperti tiap rumah tangga memiliki jamban, untuk meningkatkan kualitas hidup sehat.
- Meningkatkan akses warga miskin di seluruh pelosok tanah air untuk mendapatkan bantuan kesehatan (PBI JKN-KIS).
- Meningkatkan efektivitas program JKN-KIS melalui percepatan peningkatan kepesertaan JKN-KIS serta peningkatan kualitas layanan kesehatan program JKN-KIS
- Mempercepat pemerataan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk di desa-desa dan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dengan skema DAK Fisik.
- Mempercepat upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).Sementara itu, Sandiaga kerap menyoroti BPJS Kesehatan selama masa kampanye. Sandiaga menyebut ada pihak yang seharusnya tidak mendapat pelayanan BPJS Kesehatan, tapi justru diberi pelayanan.
"BPJS itu jeblok salah satunya yang mestinya tidak di-cover (ditanggung), di-cover. Yang semestinya tidak di-cover malah di-cover," kata Sandiaga di Seknas Prabowo Subianto-Sandiaga, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).
"Maka banyak sekali keluhan masyarakat menengah ke bawah, karena mereka tidak mendapatkan layanan yang sepatutnya. Sedangkan banyak sekali orang mampu selayaknya tidak mendapatkan itu, itu tidak menghadirkan rasa keadilan," jelasnya.
Dalam visi dan misinya, Prabowo-Sandi mengemukakan tekadnya untuk memperkuat tata kelola sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mencegah defisit BPJS Kesehatan. Pandangan soal kesehatan dijabarkan dalam 'Pilar Kesejahteraan Rakyat'. Berikut poinnya:
- Memperbaiki tata kelola sistem kesehatan dengan mengedepankan 'Paradigma Sehat' untuk mewujudkan manusia Indonesia yang tangguh dan berkualitas.
- Memperbaiki program kependudukan termasuk hak dan kesehatan reproduksi demi peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi
Poin soal kesehatan kemudian dijabarkan lagi dalam Program Aksi Kesejahteraan Rakyat. Berikut poin-poinnya:
- Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, kesejahteraan tenaga kesehatan, serta memastikan ketersediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di Rumah Sakit maupun di Puskesmas
- Memperkuat tata kelola Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mencegah defisit BPJS Kesehatan
- Meningkatkan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memastikan kesehatan seluruh penduduk Indonesia terlindungi.
- Meningkatkan anggaran Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) baik di tingkat Nasional dan Daerah untuk mengatasi permasalahan terkait hak dan kesehatan reproduksi serta Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar